Gawat,,!! SPBU No 14.281.629 Jalan Durian Diduga Kongkalikong Dengan Mafia BBM Bersubsidi, Masyarakat Minta Polresta Pekanbaru Bertindak Tegas

Terpopuler2947 Dilihat

👑Mahkotariau.com-PEKANBARU, — Di tengah gencarnya langkah aktif jajaran Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya kepolisian Polda Riau, dalam membongkar dan menindak praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah Provinsi Riau sepanjang November 2026, pengawasan distribusi di lapangan dinilai masih menyisakan celah serius di tingkat operator titik penyalur. Sorotan tajam kini tertuju pada SPBU 14.281.629 Jalan Durian, Kota Pekanbaru, setelah tim investigasi awak media mendapati antrean panjang iring-iringan truk boks tertutup, minibus blind van, pikap kabin ganda, hingga kendaraan SUV diesel yang rutin bertahan sejak dini hari hingga menjelang subuh, Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan penelusuran kronologis serta dokumentasi visual yang direkam secara senyap oleh tim awak media pada Sabtu dini hari (21/11/2026), mulai pukul 01.33 WIB hingga 02.31 WIB, suasana di sekitar SPBU 14.281.629 Jalan Durian tampak jauh berbeda dibandingkan waktu operasional normal. Saat sebagian besar warga Kota Pekanbaru terlelap, barisan kendaraan berbahan bakar solar justru mengular rapat memadati jalur pompa hingga meluber ke bahu jalan sempit di depan SPBU. Sejumlah truk boks tertutup berwarna putih dan kabin kuning terpantau antre beriringan tanpa memasang pelat nomor belakang, diselingi kendaraan minibus blind van, pikap kabin ganda, serta mobil pribadi jenis SUV diesel yang tampak bergerak kompak seolah berada dalam satu komando antrean.

Temuan lapangan tersebut selaras dengan keluhan masyarakat serta informasi sumber di sekitar lokasi yang menyebutkan bahwa kehadiran kelompok armada tersebut bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan pola rutin yang berlangsung hampir setiap dini hari hingga menjelang subuh selama stok Bio Solar masih tersedia di tangki pendam. Secara geografis, posisi SPBU 14.281.629 berada di kawasan tengah Kota Pekanbaru yang bukan merupakan jalur lintas antarprovinsi, dengan jarak antar-SPBU yang saling berdekatan. Dalam logika distribusi perkotaan, tidak ada urgensi bagi pengemudi umum maupun angkutan barang sah di tengah kota untuk berkerumun antre sejak pukul satu dini hari, kecuali jika terdapat pengaturan waktu atau kepastian pasokan yang telah dikondisikan sebelumnya.

Dari sisi analisis modus operandi, jaringan penyalahgunaan BBM subsidi di kawasan perkotaan kini tidak lagi mengandalkan truk tua berbak terbuka atau jeriken mencolok yang mudah mengundang kecurigaan publik. Para pelaku berinovasi menggunakan kamuflase armada modern dalam kondisi terawat dan tertutup—mulai dari truk boks ekspedisi, blind van, hingga SUV diesel—agar tampak seperti kendaraan pribadi dan armada logistik resmi. Truk boks dan blind van tertutup diduga kuat menyimpan tangki modifikasi berkapasitas ratusan hingga ribuan liter di dalam ruang kargo yang terhubung langsung ke lubang pengisian standar, sementara unit SUV diesel berperan sebagai armada cepat yang melakukan pengisian penuh secara berulang menggunakan pelat nomor cadangan maupun beberapa kode QR MyPertamina secara bergantian.

Alur pergerakan jaringan ini bekerja dalam siklus tertutup yang rapi dan terstruktur dari hulu ke hilir. Dimulai pada tengah malam menjelang pergantian sistem kuota harian pukul 00.00 WIB, para pengemudi atau joki lapangan menyiapkan pelat nomor dan beberapa akun kode QR sebelum masuk beriringan mengunci jalur pompa Bio Solar di SPBU 14.281.629 pada pukul 01.00 hingga 04.00 WIB. Sesaat setelah tangki terisi penuh dan kendaraan keluar dari jangkauan kamera pengawas SPBU, armada-armada tersebut meluncur menuju titik penyedotan tersembunyi di ruko tertutup, bengkel, atau gudang transit di koridor pinggiran kota untuk memindahkan isi tangki ke dalam tandon penampungan menggunakan pompa elektrik, lalu kembali berputar mengantre sebelum fajar menyingsing.

Motif utama di balik terorganisirnya praktik ini adalah disparitas keuntungan ekonomi yang sangat menggiurkan antara harga Bio Solar bersubsidi yang dipatok pemerintah sebesar Rp6.800 per liter dengan harga Solar Non-Subsidi atau industri yang bergerak di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 lebih per liter. Selisih margin bersih sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per liter memungkinkan para pemodal utama dan penadah meraup keuntungan puluhan juta rupiah dalam satu malam dengan mengalirkan kuota hak masyarakat kecil dan sopir logistik sah ke sektor industri, perkebunan, maupun proyek komersial ilegal.

Keberlangsungan siklus antrean dini hari ini memunculkan tanda tanya besar mengenai dugaan adanya pengkondisian jadwal pasokan serta lemahnya fungsi kontrol pengawasan internal pada shift malam SPBU 14.281.629. Padahal, secara regulasi, pengiriman mobil tangki merah putih dari depot Pertamina diatur berdasarkan sistem pesanan stok dan rute logistik resmi, sementara pihak pengelola SPBU dilarang keras membocorkan jam kedatangan truk tangki maupun membiarkan kelompok armada tertentu memblokir jalur pengisian. Lebih jauh lagi, tindakan operator shift malam yang meloloskan truk boks tanpa pelat nomor belakang jelas menabrak Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 serta Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Pertamina Patra Niaga yang mewajibkan verifikasi fisik Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) depan dan belakang secara lengkap serta identik dengan data kode QR MyPertamina.

Dari sudut pandang penegakan hukum, praktik pengisian berulang, modifikasi tangki, penimbunan, hingga pembiaran terstruktur di tingkat penyalur memiliki konsekuensi pidana dan administratif yang sangat berat. Para pelaku beserta pemodal dan pihak yang terbukti turut serta atau membantu kejahatan ini dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar, juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, serta Pasal 480 KUHP bagi penadah komersial. Sementara itu, badan usaha pengelola SPBU yang terbukti lalai atau bersekongkol terancam sanksi tegas dari PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas berupa pembekuan alokasi Bio Solar hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Sebagai bentuk pemenuhan Kode Etik Jurnalistik dan asas keberimbangan berita, redaksi Gohukrim.com telah melayangkan konfirmasi resmi disertai lampiran potongan dokumentasi visual lapangan kepada pihak pengawas lapangan SPBU 14.281.629 bernama Eko serta pihak manajemen pengelola SPBU bernama Hendra pada Sabtu (21/11/2026). Dalam pesan konfirmasi tersebut, tim redaksi meminta penjelasan resmi terkait sistem pengawasan pimpinan terhadap petugas shift malam, alasan diloloskannya kendaraan tanpa pelat nomor belakang, serta jaminan tidak adanya kebocoran informasi jam bongkar BBM kepada kelompok pelansir.

Hingga berita ini ditayangkan sesuai tenggat waktu redaksi, pihak pengawas maupun manajemen SPBU 14.281.629 Jalan Durian belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi. Sejalan dengan peran pers sebagai pilar kontrol sosial dan perlindungan hak publik atas energi bersubsidi, seluruh temuan dokumentasi lapangan serta laporan pengaduan resmi ini sekaligus diteruskan kepada jajaran pimpinan tertinggi instansi terkait secara struktural kedinasan, yakni PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, BPH Migas RI, Kementerian ESDM RI, Dinas ESDM Provinsi Riau, Ditreskrimsus Polda Riau, Polresta Pekanbaru, hingga Mabes Polri, guna segera dilakukan audit forensik digital terhadap log transaksi mesin EDC MyPertamina, penarikan rekaman CCTV pompa pukul 00.30 hingga 05.00 WIB selama 30 hari terakhir, serta penindakan hukum tanpa pandang bulu demi keadilan masyarakat

Tim

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *