👑Mahkotariau.com- Kampar – Anasril, selaku penyedia dapur sekaligus mitra Badan Gizi Nasional (BGN), memberikan klarifikasi atas tudingan yang menyebut dirinya melakukan pengancaman terhadap Kepala Desa Sungai Tonang, Rahman Yeni.
Klarifikasi tersebut disampaikan Anasril kepada awak media pada Rabu (25/2/2026), menyusul beredarnya percakapan maupun video yang sebelumnya diviralkan oleh Rahman Yeni di media sosial.
Menurut Anasril, informasi yang beredar tidak sesuai dengan kronologi sebenarnya. Ia menduga penyampaian di media sosial tersebut berkaitan dengan persoalan yang dianggap sebagai bagian dari aset negara.
“Saya beranggapan dan berasumsi bahwa apa yang disampaikan melalui media sosial oleh Rahman Yeni karena ini berkaitan dengan aset negara,” ujar Anasril.
Beredar pula video klarifikasi dari Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Anasril, yang merupakan kader Partai NasDem, pada Jumat (27/2/2026), terkait polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sungai Tonang.
Sebelumnya, nama Anasril sempat menjadi sorotan setelah viral pemberitaan media online yang menyebut dirinya diduga mengancam Kepala Desa Sungai Tonang akan dilaporkan ke polisi.
Dalam video klarifikasinya, Anasril membantah tudingan tersebut dan menegaskan tidak ada unsur ancaman dalam percakapan yang beredar.
“Saya di sini tidak mengancam Yeni Rahman seperti yang diviralkan dalam video tersebut. Waktu itu, dalam percakapan telepon seluler, saya hanya mengatakan dan bertanya kepada Yeni, apakah persoalan P3K sudah selesai,” ujar Anasril.
Ia menjelaskan, pertanyaan tersebut murni untuk memastikan apakah persoalan yang dimaksud telah tuntas atau belum.
“Saya hanya bertanya, apakah Yeni menerima atau tidak. Kalau tidak menerima, lalu siapa yang menerima? Itu yang saya pertanyakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anasril menyebut dirinya sebagai mitra Badan Gizi Nasional melalui Yayasan Al Fatah, yang bertujuan membantu masyarakat dalam menjalankan program Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk duduk bersama dan menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah dengan pihak-pihak terkait, guna menjaga kondusivitas dan kelancaran program yang menyangkut kepentingan masyarakat.
