👑Mahkotariau.com – Pekanbaru: Aktivitas tambang galian C ilegal di wilayah hukum (Wilkum) Polda Riau, Polres Kampar, tepatnya di Wilkum Polsek Tapung, kembali menjadi sorotan. Hingga Jumat (25/4/2026), kegiatan pengerukan tanah tanpa izin resmi itu masih terpantau bebas beroperasi di KM 16 Garuda Sakti, Belakang SMK, Jalan Teratai Raya (Bencah Klubi), Desa Mataram, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
Padahal, praktik penambangan tanpa izin jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan berpotensi merusak lingkungan serta membahayakan masyarakat sekitar. Namun ironisnya, aktivitas tersebut seolah berjalan tanpa hambatan.
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan tim media, di lokasi terlihat aktivitas pembongkaran material tanah berlangsung normal seperti tak tersentuh hukum. Tidak tampak adanya pengawasan maupun tindakan penertiban dari aparat penegak hukum setempat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa aktivitas ilegal tersebut tetap beroperasi terang-terangan?
Material Diduga Dibongkar ke Proyek HKI/ Proyek Jalan Tol.
Dari penelusuran lebih lanjut, material tanah hasil galian diduga dibongkar ke salah satu proyek HKI/ Proyek Jalan Tol. Salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya kepada awak media ini menerangkan bahwa pemilik dari galian C tersebut bernama Ahmad Siregar.
” Ahmad Siregar sudah lama melakukan aktivitasnya tampa tersentuh oleh pihak kepolisian, kami juga mendapatkan informasi bahwa pemilik galian C Ilegal ini sudah melakukan kordinasi ataupun membayar atensi dengan APH setempat, karena sampai saat ini tetap saja bebas menjalankan aktivitas ilegal nya”, kata Narasumber.
Kabar ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik ilegal justru namanya disebut-sebut dalam aktivitas tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang bersangkutan.
Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi tambang mengaku resah. Selain khawatir terhadap dampak kerusakan lingkungan, mereka juga merasa keadilan hukum tidak ditegakkan secara merata.
Keresahan warga bukan tanpa alasan. Aktivitas galian C ilegal berpotensi menyebabkan longsor, kerusakan jalan dan lingkungan, polusi debu, serta gangguan keselamatan masyarakat.
Aktivitas Galian C ilegal ini seharusnya menjadi tamparan keras oleh jajaran Polres Kampar ataupun jajaran Polsek Tapung, karna dengan tegas Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, SIK., MH. Berkomitmen dalam melindungi alam dan masyarakat, sejalan dengan prinsip “Tuah dan Marwah” Melayu, Polda Riau siap menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan.
Di bawah kepemimpinan Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S, S.I.K, publik kini mempertanyakan keseriusan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal. Pasalnya, praktik galian C tanpa izin di wilayah hukum Polres Kampar bukan kali ini saja menjadi sorotan.
Begitu pula dengan jajaran Polda Riau di bawah kepemimpinan Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, SIK., MH. Publik menunggu langkah konkret dalam menertibkan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
Sebab, selain melanggar hukum, tambang ilegal juga merugikan pengusaha tambang yang beroperasi secara legal dan taat aturan.
Jika aktivitas ini terus dibiarkan, maka wajar bila muncul persepsi negatif di tengah masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Aparat harus membuktikan bahwa hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu.
Kini masyarakat dan publik menunggu keseriusan APH dalam Penegakan Hukum;
Apakah aparat akan bertindak tegas? Atau praktik galian C ilegal ini akan terus berjalan tanpa sentuhan hukum?
Waktu dan tindakan nyata aparat penegak hukum yang akan menjawabnya.
Bersambung……
(Red/Tim)
