DIDUGA CEMARI SUMUR WARGA DAN BERMASALAH DENGAN KAWASAN HUTAN, LSM PAKAR DESAK PT MAHATO INTI SAWIT BERTANGGUNG JAWAB!

Terpopuler2324 Dilihat

👑Mahkotariau.com-PEKANBARU – Dugaan pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas operasional PT Mahato Inti Sawit (PT MIS) di wilayah Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Provinsi Riau.

Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi lapangan yang diklaim telah dilakukan, LSM PAKAR menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan pencemaran limbah cair perusahaan yang disebut berdampak terhadap sumber air sumur masyarakat. Warga melaporkan kondisi air sumur mengalami perubahan, mulai dari terlihat berminyak, keruh hingga mengeluarkan bau tidak sedap.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, terutama karena air sumur merupakan salah satu sumber kebutuhan sehari-hari warga.

Tak hanya persoalan dugaan pencemaran, LSM PAKAR juga mempertanyakan aktivitas operasional perusahaan yang diduga berkaitan dengan kawasan hutan lindung. Menurut mereka, persoalan tersebut harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian aktivitas perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LSM PAKAR menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan harus dilakukan secara serius agar kepentingan investasi tidak mengesampingkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Jika benar ditemukan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat, perusahaan harus bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat menanggung dampaknya, sementara persoalan tidak pernah diselesaikan. Begitu juga dugaan pelanggaran kawasan hutan, harus ada pemeriksaan dan kepastian hukum,” tegas LSM PAKAR.

LSM PAKAR meminta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, mengambil sampel air sumur warga untuk diuji di laboratorium independen, serta melakukan verifikasi terhadap dokumen perizinan dan status kawasan yang menjadi lokasi aktivitas perusahaan.

Menurut LSM PAKAR, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi administratif semata. Hasil pemeriksaan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, LSM PAKAR mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk sanksi administratif, denda, penghentian kegiatan hingga pencabutan izin apabila memenuhi persyaratan hukum.

SIAP TURUN KE JALAN

Sebagai bentuk keseriusan menjalankan fungsi kontrol sosial, LSM PAKAR Provinsi Riau juga menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret terhadap berbagai dugaan persoalan yang dikaitkan dengan PT Mahato Inti Sawit.

Mereka menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghambat investasi maupun aktivitas dunia usaha. Namun, investasi harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh mengorbankan lingkungan serta hak-hak masyarakat.

“Investasi memang penting, tetapi perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat juga tidak boleh dikorbankan. Jika ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.

LSM PAKAR berharap pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, instansi kehutanan, serta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk memastikan kebenaran seluruh dugaan tersebut.

LSM PAKAR PROVINSI RIAU

Kontrol Sosial, Bela Rakyat, dan Jaga Lingkungan.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *