👑Mahkotariau.com – Pekanbaru: Operasi penyadapan ilegal itu bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan indikasi awal dari upaya makar terhadap pemerintahan yang sah dan musuh paling berbahaya bagi seorang presiden belum tentu mereka yang lantang menentangnya justru terkadang datang dari orang orang terdekatnya.
Tidak perlu mengangkat senjata atau mengerahkan massa. Cukup mengetahui percakapan, membaca kelemahan, lalu memanfaatkan informasi pada saat yang menguntungkan.
Diberbagai Daerah, diskusi tajam mengenai skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta dugaan keterlibatan sejumlah tokoh politik ataupun institusi internal Polri mencuat.
Terkait hal tersebut, Ketua DPD Riau Lembaga Swadaya Masyarakat Komando Barisan Anti Korupsi Indonesia ( LSM KOBARAN API ) Daeng Johan, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai ancaman nyata terhadap keselamatan dirinya dan segera membersihkan kabinet dari jajaran menteri titipan rezim sebelumnya yang berpotensi menjadi pengontrol dari dalam. Selasa (10/11/2026)
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka saja, akan tetapi aparat penegak hukum harus dapat mengungkap secara menyeluruh siapa pihak yang memerintahkan, mengendalikan, serta siapa aktor intelektual di balik operasi yang diduga akan menggiling pemerintahan yang dipimpinnya, tegas Daeng Johan.
Lanjutnya, Hal ini agar bangsa Indonesia terbebas dari ancaman jaringan oligarki dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pihak tertentu. Dahulu, orang harus menyusup ke Istana untuk mengetahui rencana penguasa. Kini, teknologi memungkinkan seseorang mendengar tanpa hadir dan mengawasi tanpa terlihat.
Daeng Johan juga mengapresiasi terhadap langkah tegas Kapolri baru Jendral. Suyudi Ario Seto yang telah berani membongkar jaringan penyadapan dan menangkap para perwira yang terlibat, selain itu dugaan keterlibatan sejumlah menteri dan elite partai politik di kabinet saat ini juga menjadi sorotan, dan ini jelas, penyadapan tersebut bersifat ilegal serta mengarah pada dugaan makar.
Persoalan penyadapan ini tentunya berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan negara dan kedaulatan bangsa, sehingga penyidik wajib mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pungkasnya.
Jangan sampai kejahatan yang berdimensi ancaman terhadap kedaulatan negara hanya dipandang sebagai persoalan teknis penyadapan, dan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan harus menyentuh aktor intelektual utamanya agar bangsa Indonesia terbebas dari ancaman jaringan oligarki dan orang orang yang tidak bertanggung jawab, ujarnya.
Kuncinya adalah kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto, agar lebih tegas memerintahkan bawahannya untuk mengungkap perkara ini harus tuntas sampai ke akar-akarnya, biarkan semua pihak mengawal proses hukum yang sedang dilakukan oleh institusi-institusi resmi pemerintah, tutup Daeng Johan. (Red**)
