👑Mahkotariau.com- Pekanbaru, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mengikuti kegiatan Apel Bersama Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual. Apel ini dipusatkan di Lapangan Upacara Kementerian Hukum RI, dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, bertindak sebagai pembina apel. Sementara itu, jajaran Lapas Kelas IIA Pekanbaru mengikuti kegiatan dari Aula Sahardjo Lapas Pekanbaru, Senin (14/07).
Dalam amanatnya, Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kebersamaan antarkementerian dalam satu lingkungan koordinatif. “Satu pagar besar, satu lingkungan, satu keluarga, satu sahabat,” ucapnya sambil menyampaikan bahwa potensi sumber daya yang besar harus dikelola bersama-sama demi membangun bangsa secara menyeluruh dan berkeadilan.
Ia juga menyoroti peran strategis Kementerian Koordinator yang memiliki tanggung jawab besar dalam transmisi dan mempertahankan kebersamaan di antara seluruh kementerian terkait, termasuk Kemenkumham, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, ia menyebut bahwa fungsi-fungsi seperti kekayaan intelektual, harmonisasi kebijakan hukum, politik hukum nasional, serta keimigrasian, merupakan elemen penting yang menyentuh langsung masyarakat.
“Saya memberikan kesempatan dan ruang terbuka kepada seluruh kementerian jika mengalami kesulitan menjangkau rakyat, maka pintu Kementerian HAM terbuka lebar,” tegas Natalius. Ia juga menyatakan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum, Kemenham, dan Kemenimipas di seluruh Indonesia siap memfasilitasi program-program menteri lain yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Natalius Pigai menutup amanatnya dengan menegaskan bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan melalui kolaborasi, persatuan, dan kesetaraan. “Kalau kita bersatu, maka rakyat juga akan bersatu. Kalau kita damai, maka rakyat pun akan hidup dalam kedamaian,” pesannya.
Apel bersama ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dari kementerian dan lembaga terkait secara serentak di seluruh Indonesia, sebagai bentuk penguatan sinergi dan koordinasi dibawah naungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
