Penyertaan Dana Desa Besar, Pengelolaan BUMdes Desa Teluk Kabung Tidak Transparan

👑Mahkotariau.com– TELUK KABUNG-Dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, menuai sorotan. Hal ini mencuat setelah laporan masyarakat diterima oleh tim media ini yang melakukan penelusuran ke lokasi pada Senin 5 Mei 2025)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana BUMDes Teluk Kabung disebut mencapai ratusan juta rupiah. Namun, pengelolaannya dinilai tidak transparan dan diduga tidak melibatkan unsur pengurus secara aktif.

Salah seorang sumber media ini mengungkapkan, bahwa jajaran pengurus seperti direktur, bendahara, dan sekretaris hanya berperan sebagai formalitas, seluruh pengelolaan disebut dikendalikan langsung oleh Kepala Desa. “Semua yang atur kepala desa. Kami di sini hanya formalitas saja,” ujarnya.

Saat media ini mendatangi Kantor Desa Teluk Kabung pada hari yang sama, pukul 11.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB, namun, kantor dalam keadaan tertutup dan tidak ada aktivitas pelayanan. Kontak yang dilakukan melalui WhatsApp kepada Kepala Desa Hermanto dan Direktur BUMDes Iwan, sejak 5 hingga 14 Mei 2025, juga tidak mendapat tanggapan.

Kemudian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti pengelolaan keuangan BUMDes dari tahun 2020 – 2024. Selain itu usaha BUMDes ini meliputi layanan wifi dan transportasi air (pompong), namun tidak pernah ada laporan pendapatan yang disampaikan secara terbuka.

“Kami tidak tahu bagaimana laporan keuangan atau berapa penghasilan BUMDes. Kalau soal itu, lebih baik langsung ke kepala desa atau direktur BUMDes,” katanya.

Seorang warga berinisial PKJ menyebut usaha transportasi air tersebut sebenarnya menghasilkan cukup besar. Ia menilai, dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur desa seperti jalan rusak. Warga lain, berinisial SR, menyatakan kekhawatiran telah disampaikan ke pihak desa, namun tidak pernah mendapat respon.

“Kami pernah sampaikan ke kepala desa, tapi tidak pernah ditanggapi. Semua harus ikut kemauan kepala desa. Kalau tidak, bisa-bisa kami diberhentikan,” ujarnya.

Warga menduga dana BUMDes digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk pengembalian biaya kampanye kepala desa pada pemilihan sebelumnya. Mereka pun meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir, Inspektorat dan Kejaksaan segera turun tangan memeriksa aliran dana BUMDes dan dana desa, yang disebut-sebut mencapai Rp2 miliar setiap tahunnya.

Camat Gaung, Ns. Matzen S, saat dimintai tanggapannga melalui WhatsApp menyarankan agar komunikasi langsung dengan kepala desa, karena ia mengaku tidak mengetahui secara rinci ihwal pengelolaan usaha BUMDes Teluk Kabung.

“Mungkin bapak bisa langsung berkomunikasi langsung dengan pak wali saja, saya mohon maaf saya tidak tau persis,” tulisnya singkat, Selasa (13/5/25) malam.